Kasus vonis hukuman mati yang diterima oleh Ferdy Sambo telah menarik perhatian publik di Indonesia. Vonis ini memunculkan banyak opini, terutama setelah Mahfud MD, seorang tokoh penting di dunia hukum Indonesia, membeberkan beberapa fakta menarik di balik keputusan tersebut. Menurut Mahfud, ada tekanan dari aparat yang mendorong keputusan pengadilan agar menggunakan angka, bukan huruf, dalam putusan hukuman.
.
"Pokoknya, vonisnya jangan pakai huruf, pakai angka saja," ungkap Mahfud saat berbicara mengenai proses yang berlangsung. Ini mengacu pada kemungkinan pengurangan hukuman jika vonis diberikan dalam bentuk angka, di mana 20 tahun penjara atau kurang bisa mendapatkan remisi tiap tahunnya. Sebaliknya, hukuman mati atau seumur hidup tidak memberikan peluang untuk remisi.
.
Pada awalnya, Sambo divonis hukuman mati, namun setelah proses naik banding, hukuman tersebut berubah menjadi hukuman seumur hidup. Menariknya, menurut Mahfud, peralihan ini terjadi karena Indonesia berencana menghapus hukuman mati mulai tahun 2025. “Hukuman mati memang sudah tidak ada mulai tahun 2025, jadi yang dihukum mati akan diubah menjadi seumur hidup,” jelas Mahfud.
.
Selain itu, Mahfud juga menyinggung mengenai kasus lain yang pernah ia tangani, seperti radikalisme dan pesantren Alzaitun. Dengan semangat berdebat, Mahfud menunjukkan sikap tegas dalam melawan siapapun yang berusaha mengganti Pancasila. "Siapa yang mau mengganti Pancasila? Ayo, berdebat dengan saya," tantangnya. Mahfud juga menekankan bahwa dirinya sering menggunakan media sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dukungan publik terhadap kasus-kasus besar yang ia tangani.
.
Dalam pandangan Mahfud, media memainkan peran penting dalam menyampaikan isu-isu hukum yang sering kali sulit diterima oleh pejabat pemerintah. Menurutnya, media adalah senjata ampuh untuk membuka berbagai kasus ke publik dan mendapatkan dukungan masyarakat. “Begitu ada kasus, saya lempar ke media. Saya dapat dukungan,” ujarnya dengan tegas.
.
Mahfud mengakui bahwa langkah ini efektif karena banyak pejabat yang cenderung menutup diri atau takut untuk berhadapan langsung dengan kasus-kasus besar. “Saya tidak punya teman di pejabat. Tapi dengan media, saya bisa mendapatkan dukungan,” tambahnya.